Jadi PTN-BH, Fakultas Harus Tertib Urusan Anggaran
Universitas Diponegoro (Undip) menjadi salah satu kampus yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Sebagai kampus yang otonom, Undip pun dituntut untuk mewujudkan misinya sebagai world class university (WCU).
Meski begitu, Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama mengingatkan bahwa sebagai PTN-BH yang memiliki otonomi dalam pengelolaaan anggaran, ketentuan anggaran tetap mengikuti kementerian. Untuk itu, setiap pimpinan di fakultas diimbau tetap menjaga sikap kehati-hatian dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Dekan memiliki otonomi terbatas dan bertanggung jawab atas anggaran itu karena kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA),” ucapnya dilansir dari laman Undip, Rabu (18/1/2017).
Dia menjelaskan, para pimpinan kampus patut berpedoman pada prinsip-prinsip penting terkait pengelolaan anggaran, yaitu keadilan dan keseimbangan. Hal ini berlaku termasuk dalam subsidi antarfakultas sehingga tidak terlalu jauh distorsi kesejahteraannya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Darsono. Menurut dia, setiap fakultas dan unit-unit yang ada di bawahnya harus tertib dalam pengelolaan anggaran agar tidak mengganggu pengajuan anggaran BPPTNBH Undip secara kesatuan.
“Sampai dengan saat ini Undip belum menerima salinan BPPTNBH dari Kemristekdikti. Pengajuan BPPTNBH akan disampaikan tiap triwulan, dengan syarat melampirkan SPJ triwulan sebelumnya dan harus 90 persen lengkap,” imbuh Darsono.
374 total views, 3 views today
